Jumat, 19 Februari 2016

MAKALAH SEJARAH INDONESIA KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI DAN PENYIMPANGAN



           
KATA PENGANTAR

  Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.
   

   Secara garis besar makalah ini memuat dampak positif kebijakan politik ekonomi pemerintahan orde baru , kehidupan di bidang ekonomi pada masa orde  baru.yang hingga kini dinikmati oleh masyarakat Indonesia , kasus penyimpangan dari kebijakan ekonomi pemerintahan orde baru


Semoga makalah ini bermanfaat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih .Sehingga bisa mencapai hasil yang sangat sempurna dimasa yang akan datang.


Dan terimakasih kepada pihak yang terkait yang telah membantu dalam pembuatan
makalah sejarah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga Nusa dan Bangsa.

Wassalamualikum wr.wb
Penyusun


Cileungsi,11 Februari 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................2
DAFTAR ISI....................................................................................... 3
BAB 1 PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG...........................................................................4
RUMUSAN MASALAH ....................................................................5
BAB 2 ISI ...................................................................... 6
BAB 3 PENUTUP..........................................................................................8
KESIMPULAN
SARAN
DAFTAR RUJUKAN










BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG
   Latar Belakang Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upayauntuk: mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.
Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.




B.RUMUSAN MASALAH
        1 .    Bagaimana dampak positif kebijakan politik ekonomi pemerintahan Orde Baru yang masih dirasakan hingga sekarang ?
       
      2 .    Bagaimana kasus penyimpangan dari kebijakan politik ekonomi pemerintahan orde baru yang hingga kini belum juga ada penyelesainnya ?















BAB II
ISI
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Pembagunan tidak merata  tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.



A.Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
  1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
  2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
  3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
  4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat
  5. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkrit.
  6. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
  7. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
  8. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
  9. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.
  10. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
  11. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
  12. Pengangguran minimum






B.Kasus penyimpangan dari kebijakan politik ekonomi pemerintahan orde baru
A.Di bidang politik, antara lain:
1)   Ditetapkannya calon resmi partai politik dan Golkar dari keluarga presiden atau yang terlibat dengan bisnis keluarga presiden, dan calon anggota DPR/MPR yang monoloyalitas terhadap presiden (lahirnya budaya paternalisti /kebapakan dan feodal gaya baru).
2)   Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme.
3)   Golkar secara terbuka melakukan kegiatan politik sampai ke desa-desa, sedangkan parpol hanya sampai kabupaten.
4)   Ormas hanya diperbolehkan berafiliasi kepada Golkar.
5)   Berlakunya demokrasi terpimpin konstitusional






B.Di bidang ekonomi, antara lain:

1)   Perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945 tidak terpenuhi, karena munculnya pola monopoli terpuruk dan tidak bersaing. Akses ekonomi kerakyatan sangat minim.
2)   Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin serta merebaknya KKN.
3) Bercampurnya institusi negara dan swasta, misalnya bercampurnya jabatan publik, perusahaan serta yayasan sehingga pemegang kekuasaan dan keuntungan menjadi pemenang serta mengambil keuntungan secara tidak adil. Sebagai contoh kasus-kasus Kepres Mobil Nasional, Institusi Bulog, subordinasi Bank Indonesia, dan proteksi Chandra Asri.
4)   Adanya korporatisme yang bersifat sentralis, ditandai oleh urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota atau dari daerah ke pusat. Korporatisme ialah sistem kenegaraan dimana pemerintah dan swasta saling berhubungan secara tertutup satu sama lain, yang ciri-cirinya antara lain keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan, dan adanya kolusi antara kelompok kepentingan ekonomi serta kelompok kepentingan politik.
5)   Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Menurut Dikdik J. Rachbini (2001:17-22) pada tahun 1980- 1999 mencapai 129 miliar dolar AS, yang berarti aliran modal ke luar negeri pada masa ini mencapai angka lebih dari seribu triliun. Sementara kebijakan utang luar negeri tercemar oleh kelompok pemburu keuntungan yang berkolusi dengan pemegang kekuasaan. Kebijakan pemerintah dianggap benar, sedangkan kritik dan partisipasi masyarakat lemah. Kombinasi utang luar negeri pemerintah dengan swasta (yang memiliki utang luar negeri berlebihan) menambah berat beban perekonomian negara kita.
6)   Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang ditandai naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Krisis ini melahirkan krisis politik, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, besarnya utang yang harus dipikul oleh negara, meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial, menumbuhkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Hal ini mendorong timbulnya gerakan masyarakat terhadap pemerintah, yang dipelopori oleh para mahasiswa dan dosen. Demonstrasi besar-besaran pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan puncak keruntuhan Orde Baru, yang diakhiri dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.




BAB III
 PENUTUP


A. Kesimpulan
            Lahirnya  orde baru  dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto.
            Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
            Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.
            Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara lainmakin  meningkatnya  pelayanan  kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa)untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.



B. Saran
            Dengan permasalahan yang dialamai oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, seperti dengan banyaknya uatang luar negri bangsa indonesia untuk pembangunan, meskipun pembangunan berjalan dengan lancar, tapi inonesia menanggung utang yang begitu banyak. Selain itu, pemerintah pada zaman tersebut terjadi sentralisasi dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
            Oleh karena itu penulis memberikan salah terhada permasalah tersebut. Yaitu lakukan otonomi daerah kepada seluruh propinsi,sehingga potensi-potensi yang ada pada dareah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin. Harus terjadi transparansi dalam sistem keuangan sehingga masyarakat bisa mengerti.
C. DAFTAR RUJUKAN



Diposting oleh di

11 komentar:

Langganan: Posting Komentar (Atom)